SBY, Pilihan Tepat?

Usai sudah pesta demokrasi terbesar di muka bumi ini, dengan memunculkan pemenang versi Lembaga Survei yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa saya sebutkan disini sebagai pemenang versi Lembaga Survei? Karena sampai sekarang KPU belum memutuskan siapakah pemenang dari Pemilihan Presiden tahun 2009 ini. Jadi sebenarnya memang belum ada pemenangnya.

Tetapi seandainya SBY menjadi pemenangnya, Apakah sebuah pilihan yang tepat?

Tidak ada jawaban obyektif yang akan keluar. Karena semua jawaban pasti subyektif yang keluar dari masing-masing komentator. Tetapi jika diijinkan dilihat dari sisi dunia retail, sesungguhnya tidak banyak yang diperbuat oleh SBY.

Tidak ada terobosan yang membuat pasar terutama pasar tradisional menjadi kuat. Yang ada adalah pola lama yang dijalankan kala pemerintah bermaksud merenovasi pasar. Terjadi kebakaran, direnovasi, pemilik lama yang akan berjualan dikenakan harga baru, dan akhirnya karena kemampuannya terbatas datanglah pemilik baru dengan motivasi beragam, salah satunya yang marak adalah spekulasi dengan harapan harga kios yang dimiliki akan menjulang tinggi. Jadi bukan untuk berjualan.

Di masa SBY, memang muncul Peraturan yang mengatur tentang Keberadaan Pasar Modern. Tetapi sekali lagi, munculnya aturan tersebut sudah sangat terlambat, entah faktor apa yang membuat Peraturan tersebut bolak-balik direvisi dan tak kunjung ditandatangani. Konon banyak pihak yang berkepentingan terhadap Peraturan Pemerintah ini.

Pemilik Ritel Moderen itu sendiri, jelas mereka bermaksud mengembangkan bisnis sebesar mungkin. Disisi lain, pemda setempat juga berbinar-binar dengan keberadaan Ritel Moderen ini, karena dipikiran pemda setempat adalah dapat mengurangi pengangguran, pajak juga didapat. Tetapi pemda lupa bahwa ada pasar yang terdesak yakni Pasar Tradisional.

Pihak lain yang berkepentingan adalah supplier. Mereka ingin aturan main tentang Trading Term diatur tegas di Peraturan Pemerintah tersebut. Karena dengan adanya Trading Term yang diiberlakukan Ritel Moderen mengurangi pendapatan para supplier, dikarenakan terlalu banyak  biaya yang harus dikeluarkan.

Apa yang dilakukan Pemerintah? Lepas Tangan Semuanya.

Pemerintah Pusat menyerahkan ke Pemerintah Daerah mengenai jarak antara ritel moderen dan pasar tradisional. Tidak ada batasan tegas yang dimunculkan pemerintah pusat. Kemudian, mengenai trading term pun tidak diatur dengan jelas. Apakah diserahkan sepenuhnya antara supplier dan retailer, atau diatur oleh pemerintah dengan ketat, sehingga tidak merugikan supplier. Serba ragu, dan cenderung mengambil jalan aman.

Dengan paparan tersebut diatas, masih berharapkan pada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.