• Recent Posts

  • Facebook; Sarana Buat Berteman atau Berdagang?
  • Don’t Shop Til You Drop
  • Saat Fast Food Restaurant Tidak Memberikan Info Yang Jelas …
  • Revolusi Pengelola Pasar Tradisional
  • Tips Belanja di Pasar Tradisional

• Top Rated

• Archives

  • July 2010
  • April 2010
  • March 2010
  • January 2010
  • December 2009
  • October 2009
  • August 2009
  • July 2009
  • June 2009
  • March 2009
  • February 2009
  • December 2008
  • November 2008
  • September 2008
  • July 2008
  • May 2008
  • April 2008
  • March 2008
  • February 2008
  • January 2008
  • December 2007
  • November 2007
  • October 2007
  • September 2007

Membaca berita ini di Bisnis Indonesia sungguh mengenaskan. Dalam berita tersebut Direktur PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan akan segera merampungkan proses peremajaan 12 pasar tradisional di Jakarta. Jika berita tersebut hanya sampai disitu mungkin biasa saja, tidak ada yang istimewa.

Tetapi jika anda membacanya sampai kalimat terakhir, anda akan merasa ada yang janggal. Yaitu peremajaan pasar tradisional tersebut tidak menggunakan dana APBD sama sekali. Sumbernya berasal dari kerjasama dengan pihak ke tiga, alias pengembang. Dan nanti pengembang mengenakan biaya sewa kepada para pedagang.

Pertanyaannya, dimana peran pemerintah dalam hal ini? Untuk merenovasi menggunakan dana pihak lain, yang kemudian berhak menarik biaya sewa kepada para pedagang. Kalau seperti ini, sama saja para pedagang itu yang membangun pasar. Mereka yang membangun tetapi tidak dapat memiliki, karena mereka hanya bisa sewa.

Kemanakah pajak yang selama ini dibayar rakyat? Dengan skenario seperti itu, tidaklah mungkin biaya sewa tempat yang dikenakan ke pedagang akan murah. Karena pihak pengembang akan mengambil untung dari sewa yang dibayar oleh pedagang.

Apa peran PD Pasar Jaya dalam hal ini? Dari pasar tradisional yang ada sekarang ini, tetaplah sama dari tahun ke tahun. Pasar tradisional tetaplah kotor, tidak teratur, adanya para preman, dan lain-lain. Pasar tradisional yang dikelola swasta seperti Pasar Modern BSD dan Sinpasa malah menjadi contoh bagi pasar tradisional yang lain. Hal ini terlihat dari munculnya pasar sejenis yang dikembangkan oleh pengembang perumahan sebagai sarana untuk menarik pembeli properti mereka.

Di sini jelas, keperbihakan pemerintah kepada pasar tradisional adalah lips service belaka.Yang muncl hanya saat kampanye pemilu, entah pemilihan Presiden, maupun Pemilihan Kepala Daerah baik itu walikota maupun gubernur. Begitu masa kampanye selesai, usai pula masa bulan madu antara para kandidat dan pedagang pasar tradisional.

Seharusnya anggaran APBD untuk renovasi pasar tradisional perlu ditingkatkan dan peran pengelola pasar tradisional seperti PD Pasar Jaya harus di revolusi, tidak cukup direformasi, tetapi harus direvolusi. Karena dengan meningkatnya peran pasar tradisional akan memberikan multiplier effect terhadap banyak bidang ekonomi. Pemerintah harus lebih tanggap dalam menangani masalah seperti ini.

Comments