Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang E-Commerce

Beberapa hari terakhir ini, muncul keresahan diantara pelaku perdagangan online di Indonesia, terkait aturan yang ada di Rancangan Peraturan Pemerintah tentang E-Commerce.

Seperti diketahui Kementerian Perdagangan sudah dua tahun ini membahas peraturan pemerintah terkait bisnis online di Indonesia. Hal ini mengantisipasi ledakan bisnis E-Commerce di kemudian hari.

Seiring maraknya jual beli lewat online dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Terlebih pemain-pemain besar dengan modal kuat mulai terjun di sektor ini.

E-bay yang menggandeng PT. TELKOM diawali dengan plasa.com yang tertatih-tatih, sekarang keduanya sepakat lebih mengembangkan blanja.com

Rocket Internet, sebuah perusahaan yang berbasiskan di Berlin, Jerman, memboyong Lazada dan Zalora ke Indonesia dan meluas ke negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Dan tidak ketinggalan, salah satu pioneer toko online di Indonesia yakni bhinneka.com, yang awalnya hanya berjualan barang-barang IT, sekarang ini mulai mengembangkan sayap ke produk Non IT.

Belum lagi, raksasa retail Indonesia yakni Matahari Group dengan Mataharimall.com, Alfa Mart dan Alfa Midi lewat Alfaonline.com, serta Indomaret melalui klikindomaret.com

Know Your Customer

Salah satu kontroversi RPP E-Commerce ini adalah rencana pemberlakuan mekanisme KYC atau Know Your Customer dimana para pelaku e-commerce (penjual dan pembeli) untuk memberikan data yakni nomor KTP dan NPWP baik pribadi atau lembaga.

Apa point penting di KYC ini?

  • Langkah preventif jika terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual, maka lebih mudah untuk menyelesaikannya karena identitas keduanya jelas.
  • Potensi Pajak. Pemerintah jelas melihat ada potensi pajak yang bisa ditarik dari perdagangan daring ini, terlebih potensi juga sangat besar sekali.

Sebetulnya dalam perdagangan daring ini yang lebih penting adalah perlindungan terhadap pembeli atau konsumen, jadi indentitas penjual jauh lebih penting diketahui dibandingkan identitas pembeli.

Seandainya identitas pembeli harus diketahui juga, terbayang betapa repotnya jika ada orang akan beli barang lewat online tapi harus melalui berbagai macam prosedur. Apalagi nilai barangnya kecil, akhirnya tidak sebanding dengan usaha yang harus dikeluarkan.

Tentang pajak, meskipun berpotensi tumbuh besar, pemerintah sebaiknya lebih bijak dalam pemungutaan pajak di perdagangan daring ini. Karena tidak sedikit pelakunya adalah Usaha Kecil Menengah yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah.

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) sendiri menginginkan keringanan bebas pajak selama 3 tahun, sebuah permintaan yang wajar. Karena sebagai industri yang baru tumbuh, masih banyak baik itu pemain besar atau kecil yang belum membukukan keuntungan.

One thought on “Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang E-Commerce

  1. Secara matematis dan reporting agak susah untuk men-track transaksi e-commerce yang terjadi kecuali dari pihak pemilik e-commerce mendaftarkan diri ke pemerintah. Tapi sisanya di instagram dan medium-medium lain akan susah dilacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.